HALSEL, MALUKU UTARA — Pekerjaan pengaspalan ruas Jalan Matuting–Ranga-Ranga–Gane Luar yang disebut merupakan program Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) dilaporkan terhenti di perbatasan Kecamatan Gane Timur Tengah dan Gane Timur Selatan.
Terhentinya pekerjaan tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Warga mempertanyakan alasan pembangunan yang sebelumnya telah berjalan hingga wilayah Gane Timur Tengah itu tidak dilanjutkan menuju Gane Timur Selatan.
Warga Desa Gaimu, Hud Ibrahim, mengatakan pengaspalan ruas tersebut sebelumnya telah berjalan dan melewati wilayah Gane Timur Tengah. Namun, pekerjaan kemudian berhenti sebelum memasuki wilayah Gane Timur Selatan.
“Padahal status ruas jalan dan jembatan dari Matuting, Ranga-Ranga sampai Gane Luar ini merupakan program Pemprov dan proses pengaspalannya sudah berjalan. Kenapa justru terhenti di perbatasan?” kata Hud.
Menurut Hud, Pemprov Malut perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai status pekerjaan tersebut. Masyarakat, kata dia, perlu mengetahui apakah penghentian pekerjaan berkaitan dengan keterbatasan anggaran, perubahan prioritas pembangunan, persoalan teknis, atau alasan lainnya.
“Kenapa di masa kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wagub Sarbin Sehe pembangunan ini kok sudah tidak jalan lagi?” ujarnya.
Pertanyaan masyarakat semakin menguat karena sebelumnya Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menyebut wilayah Gane sebagai salah satu fokus pembangunan infrastruktur pada 2026.
Saat diwawancarai usai open house di Desa Jiko pada April 2025, Sarbin secara khusus menyebut ruas Jalan Matuting–Ranga-Ranga–Gane Luar sebagai bagian dari pembangunan lanjutan.
“Di wilayah Gane merupakan fokus pembangunan jalan dan jembatan di masa kepemimpinan kami dan itu merupakan program lanjutan kami,” ujar Sarbin saat itu.
Namun, pernyataan tersebut dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi yang dirasakan masyarakat di lapangan. Dalam kunjungannya ke Desa Kotalow, Kecamatan Gane Timur, pada 10 September 2025, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengatakan Pemprov Malut masih memfokuskan pembangunan di Halmahera Timur dan Halmahera Tengah karena kawasan industri berada di wilayah tersebut.
“Kami fokus ke Haltim dan Halteng dulu, karena uang ada di sana. Semua kawasan industri adanya di sana,” kata Sherly.
Pada kesempatan tersebut, Sherly juga menyebut pembangunan jalan di wilayah Gane telah diusulkan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Kementerian PUPR. Namun, saat itu belum ada kepastian mengenai anggarannya.
Perbedaan pernyataan tersebut kemudian menjadi perhatian masyarakat Gane. Warga mempertanyakan arah kebijakan Pemprov Malut terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah mereka, terlebih ketika ruas jalan yang sebelumnya disebut sebagai program lanjutan justru dilaporkan berhenti di tengah perjalanan.
Kekecewaan juga disampaikan warga Desa Sawat, Gani. Ia menilai masyarakat Gane Timur Selatan membutuhkan kepastian pembangunan karena selama bertahun-tahun menghadapi keterbatasan akses transportasi.
“Kami khususnya masyarakat Gane Timur Selatan sangat kecewa. Kenapa dua pemimpin Maluku Utara ini tidak sejalan dan harus berbeda?” ujar Gani, Jumat (4/9/2026).
Gani juga mempertanyakan apakah keberadaan kawasan industri dan perusahaan pertambangan nikel turut memengaruhi skala prioritas pembangunan infrastruktur di Maluku Utara.
“Padahal masyarakat Gane memberikan dukungan besar saat Pilgub kemarin. Gane juga salah satu daerah penyumbang suara. Kenapa justru daerah yang ada perusahaan nikel yang lebih dahulu diprioritaskan?” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan masyarakat Gane tidak menuntut perlakuan khusus. Mereka hanya meminta pemerataan pembangunan dan kepastian akses jalan serta jembatan yang layak.
Sementara itu, warga Desa Gane Luar, Sagir Kabir, menggambarkan kondisi jalan yang hingga kini masih menjadi persoalan bagi masyarakat, terutama saat musim hujan.
“Bertahun-tahun kami harus menahan kondisi jalan yang berlubang. Kalau hujan, kami diperhadapkan dengan lumpur yang begitu licin dan sangat sulit dilalui,” ungkapnya.
Menurut Sagir, buruknya kondisi jalan bukan hanya menghambat aktivitas ekonomi dan mobilitas warga, tetapi juga menyulitkan masyarakat ketika menghadapi kondisi darurat.
Warga yang hendak membawa anggota keluarga sakit untuk mendapatkan rujukan ke Labuha, misalnya, harus menempuh perjalanan dengan kondisi jalan yang berat. Kendaraan bahkan kerap terjebak lumpur dan mengalami kerusakan.
Di tengah kondisi tersebut, masyarakat kini menunggu kejelasan dari Pemprov Malut mengenai status pekerjaan ruas Matuting–Ranga-Ranga–Gane Luar.
Warga meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka status anggaran pembangunan, kapan pekerjaan akan kembali dilanjutkan, serta apakah ruas tersebut benar-benar masuk dalam prioritas pembangunan infrastruktur tahun 2026.
Bagi masyarakat Gane, pembangunan jalan bukan sekadar persoalan janji atau pernyataan politik. Jalan yang tersambung dan jembatan yang aman menjadi kebutuhan dasar untuk membuka akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta mobilitas masyarakat.
Masyarakat pun berharap pemerintah tidak membiarkan keterisolasian terus menjadi bagian dari kehidupan mereka. (Slm)
Editor : Alif
