HALSEL, MALUKU UTARA — Baru sekitar dua minggu pengerjaan, steleng atau penyangga sementara proyek pembangunan jembatan laut di Desa Tagono, Kecamatan Makian Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), ambruk pada Senin (19/10/2026). Insiden yang dilaporkan menyebabkan seorang pekerja terkena hantaman kayu itu memicu sorotan terhadap perencanaan teknis, peninjauan lokasi, dan pengawasan proyek bernilai hampir Rp1 miliar tersebut.
Proyek senilai Rp970.336.239 yang dikerjakan CV Indong Saputri dengan kontraktor Nurbaya Tuahuns itu kini dipertanyakan warga. Pasalnya, kondisi perairan di sekitar lokasi disebut rawan gelombang, sementara pekerjaan tetap berjalan meski risiko tersebut dipersoalkan.
Sorotan semakin tajam setelah kontraktor Nurbaya Tuahuns mengaku baru mengetahui kondisi lokasi yang dinilai rawan ombak saat melakukan MC nol atau pengukuran awal pekerjaan.
“Saya juga baru tahu setelah kami turun MC nol, baru saya lihat ternyata lokasi ini sangat rawan ombak. Saya juga terpaksa tetap melaksanakan kegiatan pembangunan ini karena sudah terlanjur dan sudah menang tender, jadi mau tidak mau harus kita kerjakan,” demikian pernyataan Nurbaya.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: apakah kondisi lapangan dan risiko gelombang telah dikaji secara memadai sebelum proyek ditenderkan dan pekerjaan dimulai?
Proses tender yang telah selesai semestinya tidak menghilangkan kewajiban untuk memastikan kelayakan teknis, keselamatan kerja, dan mitigasi risiko. Jika ditemukan kondisi lapangan yang berbeda dari perencanaan, persoalan itu perlu dievaluasi oleh pihak berwenang sebelum pekerjaan dilanjutkan.
Daud, salah satu warga Tagono, mengatakan bagian tengah steleng patah hingga kayu penyangga roboh dan mengenai seorang pekerja. Ia berharap insiden tersebut segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis, bukan sekadar perbaikan bagian yang ambruk.
Kekhawatiran warga tidak berhenti pada kerusakan penyangga sementara. Mereka juga mempertanyakan apakah titik pembangunan telah mempertimbangkan karakteristik perairan setempat. Namun, hubungan antara kondisi gelombang dan ambruknya steleng masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis.
“Jangan sampai sekarang baru steleng yang ambruk, tetapi setelah jembatan selesai justru muncul masalah yang lebih besar. Anggaran hampir Rp1 miliar ini harus menghasilkan jembatan yang kokoh dan aman, bukan hanya bagus di awal pengerjaan. Kalau nanti rusak dan harus diperbaiki lagi, masyarakat juga yang akan menanggung akibatnya,” ungkap seorang warga.
Warga mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, instansi teknis terkait, konsultan pengawas, dan kontraktor memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar penetapan lokasi, kajian risiko gelombang, spesifikasi teknis steleng, serta penyebab ambruknya penyangga tersebut.
Dengan nilai kontrak Rp970.336.239 dan masa pelaksanaan 130 hari, proyek ini membutuhkan pengawasan serius sejak tahap awal. Evaluasi juga diperlukan untuk memastikan kondisi konstruksi utama, metode pelaksanaan, serta keselamatan pekerja sebelum pekerjaan diteruskan apabila ditemukan risiko yang belum tertangani.
Hingga berita ini disusun, penyebab pasti ambruknya steleng dan penjelasan lengkap dari instansi terkait belum diperoleh. Konfirmasi dari pihak-pihak terkait tetap diperlukan agar persoalan ini dapat diketahui secara utuh dan berimbang.
Ambruknya penyangga pada awal pengerjaan semestinya menjadi peringatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar kelanjutan proyek, melainkan keselamatan pekerja, kualitas infrastruktur, dan pertanggungjawaban atas penggunaan uang negara. (Slm)
Editor : Alif
