HALSEL — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten Tahun 2025 di Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan, Jumat (20/6/2025).
Musrenbang tahun ini mengusung tema: “Wujudkan Senyum Halmahera Selatan yang Adil, Maju, dan Berkelanjutan Berbasis Agromaritim dalam Bingkai Saruma Penuh Berkah.”
Kegiatan secara resmi dibuka oleh Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya Musrenbang sebagai forum strategis dalam menyusun prioritas pembangunan daerah agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Komitmen Pemerintah Daerah adalah untuk mengidentifikasi permasalahan serta memastikan pelaksanaan program pembangunan benar-benar menjawab harapan masyarakat,” ujar Bupati Bassam.
Dalam arahannya, Bupati juga menyoroti kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai masih belum sepenuhnya meninggalkan pola kerja lama.
“Masih banyak OPD di lingkup Pemda Halsel yang bekerja dengan budaya lama. Kalau ini terus dibiarkan, ibarat perahu yang bocor meskipun rutenya sudah jelas. Akhirnya tidak akan sampai ke tujuan,” tegasnya.
Bupati menekankan pentingnya reformasi birokrasi berbasis kedisiplinan, kerja keras, dan kolaborasi lintas sektor. Ia menyebutkan, keberhasilan pembangunan bukan hanya tanggung jawab kepala dinas, tapi juga camat, kepala desa, hingga perangkat teknis di lapangan.
“Prinsip saya dalam mengelola pemerintahan adalah kerja bersama. Terserah kalian menafsirkan agromaritim seperti apa, asalkan tidak keluar dari koridor yang telah kita tetapkan,” tandasnya.
Musrenbang Kabupaten 2025 ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030. Forum ini diharapkan dapat menyelaraskan program pembangunan antara visi kepala daerah dan kebutuhan riil masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota DPRD, para kepala OPD, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, akademisi, LSM, serta perwakilan dunia usaha. Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu melahirkan perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (red)
(alif)
