HALSEL, MALUKU UTARA — Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muchsin, meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya terpaku pada rutinitas pemerintahan, tetapi harus memiliki kepekaan terhadap berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk ancaman bencana.
Hal itu disampaikan Helmi saat memimpin Apel Gabungan ASN Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Senin (14/9/2026) pagi, di Lapangan Kantor Bupati Halsel, Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan.
Apel tersebut turut didampingi Sekretaris Daerah Halsel, Dr. Abdillah Kamarullah, SE., MM., serta dihadiri para asisten, staf ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan seluruh ASN di lingkungan Pemkab Halsel.
Dalam arahannya, Helmi menyoroti kondisi cuaca panas yang disertai angin kencang dan dinilai berpotensi meningkatkan risiko kebakaran. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan dan memastikan setiap informasi terkait kondisi darurat segera dilaporkan.
Menurut Helmi, penanganan bencana tidak bisa dibebankan hanya kepada satu instansi. Kebakaran, misalnya, membutuhkan koordinasi lintas sektor antara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, BPBD, PDAM, fasilitas kesehatan serta instansi terkait lainnya.
“Jangan menunggu kejadian membesar baru bergerak. Setiap informasi harus segera ditindaklanjuti dan dikoordinasikan,” tegasnya.
Selain ancaman kebakaran, Helmi meminta perangkat daerah terkait aktif memantau kondisi laut menyusul potensi gelombang tinggi. Informasi mengenai cuaca dan keselamatan pelayaran, kata dia, harus disampaikan secara berkala kepada nelayan dan masyarakat yang melakukan aktivitas di laut.
Di sektor pangan, Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan dan Perikanan juga diminta mengantisipasi dampak perubahan cuaca terhadap produksi pertanian maupun perikanan.
Pemantauan terhadap harga dan ketersediaan kebutuhan pokok juga perlu diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kelangkaan komoditas sekaligus mengendalikan potensi tekanan inflasi di daerah.
Helmi turut menyoroti persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih menjadi perhatian serius di Halmahera Selatan. Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum, tetapi membutuhkan keterlibatan pemerintah, keluarga, masyarakat dan berbagai pihak terkait.
Ia menyebut budaya patriarki, minimnya pemahaman hukum, tingkat pendidikan hingga perkembangan teknologi sebagai sejumlah faktor yang perlu menjadi perhatian bersama.
Karena itu, ASN diminta lebih peka terhadap dinamika sosial di wilayah kerja masing-masing. Aparatur juga didorong untuk tidak ragu melaporkan persoalan yang ditemukan di masyarakat agar dapat segera ditangani.
Pencegahan, pendampingan terhadap korban, penegakan hukum hingga pendekatan berbasis kearifan lokal, kata Helmi, harus berjalan secara kolaboratif.
Pada sektor pembangunan, Helmi menekankan pentingnya memperkuat konsep agro-maritim dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2027.
Ia berharap kebijakan dan dukungan anggaran ke depan semakin terarah pada potensi unggulan daerah dengan melibatkan pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, pihak swasta serta seluruh pemangku kepentingan.
“Semua harus punya peran. Jangan bekerja sendiri-sendiri. Kolaborasi menjadi kunci agar program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Menutup arahannya, Helmi mengajak seluruh ASN meningkatkan semangat, profesionalisme dan budaya kerja. Penempatan aparatur, menurutnya, harus mempertimbangkan potensi dan kompetensi masing-masing agar kinerja pemerintahan semakin efektif.
Ia menegaskan, penguatan kinerja ASN bukan hanya berkaitan dengan penyelesaian administrasi pemerintahan, tetapi juga bagaimana aparatur hadir dan mampu merespons persoalan masyarakat secara cepat.
Dengan kesiapsiagaan bencana, kepekaan sosial, penguatan pelayanan dan perencanaan pembangunan berbasis agro-maritim, Helmi berharap seluruh jajaran Pemkab Halsel dapat bergerak lebih solid dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. (Slm)
Editor : Alif
