MOROTAI, sibelanews.id – Terkait dengan kinerja Tim Satgas BBM dan penyidik Polres Pulau Morotai terus mendapat sorotan publik.
Pasalnya, tim satgas maupun pihak kepolisian terkesan mengabaikan masalah tersebut. Sebab, sampai saat ini masalah tersebut tidak ada kejelasan sama sekali.
Sebelumnya, tim satgas melalui Satpol PP melaporkan dan menyerahkan barang bukti ke penyidik Polres untuk ditindaklanjuti pada, Selasa (24/10) lalu. Namun, penyidik menolak laporan dan barang bukti tersebut dengan alasan masih ada kekurangan. Anehnya, kekurangan itu belum juga dilengkapi Tim Satgas BBM Pulau Morotai.
Sorotan tersebut datang dari Akademisi Universitas Pasifik (Unipas) Morotai, Parto Sumtaki, saat diwawancarai awak media, Selasa (31/10/2023), mengatakan, dugaan penimbunan minyak tanah yang ditemukan oleh tim satgas BBM dan sudah dilaporkan ke pihak kepolisian itu harus ditindaklanjut karena berkaitan dengan kredibilitas aparat penegak hukum.
Jika penyidik menyatakan bahwa penimbunan itu tidak cukup bukti sehingga tidak dilanjutkan maka sangat membingungkan. Karena penyidik terkesan melindungi oknum sub agen yang melakukan penimbunan BBM subsidi.
“Tidak cukup bukti itu bukan alasan untuk tidak ditindaklanjuti. Karena saat penggerebekan ditemukan langsung adanya barang bukti minyak tanah yang ditimbun. Itu artinya, bukti tersebut sudah sangat kuat untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Sehingga masalah ini bisa terang dan oknum sub agen yang terlibat bisa diberikan efek jerah karena sengaja bermain-main dengan BBM subsidi,” katanya.
Selain itu, terjadinya penimbunan BBM subsidi ini karena Disperindagkop-UKM lemah dalam melakukan pengawasan. Sebab, masalah BBM subsidi ini sudah terjadi berulang kali, tapi terus diabaikan. Akhirnya masyarakat yang berhak memperoleh BBM subsidi, khususnya minyak tanah berulang kali menjadi korban lantaran kebutuhan mereka tidak terpenuhi secara baik. Sebab terlalu banyak oknum yang bermain-main dengan BBM subsidi.
“Jadi Pj Bupati sudah seharusnya mencopot Kadis Perindagkop. Karena masyarakat tidak butuh orang yang hanya berasumsi di publik bahwa tidak ada masalah dan lain-lain, kenyataannya begitu banyak penyimpangan yang terjadi terus menerus,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah daerah juga harus memberikan ketegasan kepada oknum sub agen yang terus membuat masalah dalam penyaluran minyak tanah. Bila perlu orang-orang seperti ini tidak lagi diberi izin untuk menyalurkan BBM subsidi ke masyarakat. Karena akhir-akhir ini begitu banyak masalah yang dilakukan oknum sub agen.
“Pemerintah juga harus tegas, jangan hanya diam yang terkesan melindungi oknum sub agen bermasalah. Jika mereka tidak diberikan ketegasan, maka dipastikan masalah-masalah ini akan terus terjadi,”ucapnya.
Lanjut Parto mengatakan, jika masalah penimbunan BBM subsidi ini tidak diproses secara jelas dan selalu ditutup-tutupi, maka patut diduga ada permainan secara masif yang dilakukan sejumlah pihak yang berwenang. Padahal, publik menginginkan agar masalah ini diproses secara transparan sehingga ada kejelasan dan tidak menimbulkan pertanyaan dan kegaduhan atas kinerja pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum.
“Harapannya tim satgas harus konsisten mengawal masalah-masalah semacam ini, begitu juga dengan aparat penegak hukum yang punya kewenangan menangani masalah ini. Bukan hanya beralasan yang bukan-bukan lalu kasus ini didiamkan begitu saja. Karena sebagai masyarakat, kami menginginkan agar ada transparansi dari pihak berwajib. Bukan ikut melindung orang-orang yang bermasalah,” pungkasnya.
Diketahui, kasus penimbunan BBM jenis minyak tanah sebanyak tiga ton yang ditemukan oleh Tim Satgas BBM Pulau Morotai pada, Jum’at (20/10) lalu di salah satu gudang milik warga (MB).
Minyak tanah tersebut milik salah satu Caleg yang juga sebagai sub agen minyak tanah sebanyak 2 ton yakni Almukaram Goraahe dan pemilik gudang sebanyak 1 ton yang diduga ditimbun di gudang milik MB. (Red/Tim)
