HALSEL, MALUKU UTARA – Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) dari Fraksi Golkar, Rustam Ode Nuru, menyoroti kurang optimalnya peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Halsel dalam menangani isu ketahanan pangan yang dinilai berdampak pada menurunnya kedaulatan pangan daerah.
Hal tersebut disampaikan Rustam saat menghadiri Dialog Publik 1 Tahun Warkop Halmahera Selatan bertema “Membaca Ulang Visi-Misi Agromaritim Bassam–Helmi” yang digelar di Ande Kafe, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Minggu (15/2/2026) malam.
Menurutnya, kondisi ketahanan pangan di Halsel saat ini menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan, dan hal itu tidak terlepas dari kurangnya fungsi perencanaan yang dijalankan Bappeda sebagai lembaga strategis daerah.
“Kondisi ketahanan pangan di Halsel saat ini menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan, dan hal ini tidak terlepas dari kurangnya peran fungsi Bappeda dalam merencanakan dan mengoordinasikan upaya peningkatan kedaulatan pangan daerah,” ujar Rustam.
Ia menjelaskan, sebagai institusi yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah, Bappeda seharusnya menjadi pijakan utama dalam merumuskan strategi komprehensif guna mengoptimalkan potensi sektor pertanian dan kelautan sebagai penopang ketahanan pangan. Namun, hingga kini langkah yang diambil dinilai belum menunjukkan hasil yang optimal.
Rustam juga menyinggung visi-misi agromaritim Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
“Visi-misi agromaritim yang diusung pemerintah daerah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama. Namun tanpa dukungan perencanaan yang matang dari Bappeda, implementasinya akan sulit mencapai target yang diharapkan,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa perbaikan peran Bappeda harus dibarengi dengan penguatan sinergi lintas organisasi perangkat daerah, seperti Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta pemerintah desa, agar program ketahanan pangan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
“Kita tidak bisa lagi mengabaikan permasalahan ini. Peran Bappeda harus ditingkatkan agar benar-benar menjadi otak perencanaan yang mampu menggerakkan seluruh elemen pembangunan demi mewujudkan kedaulatan pangan yang kuat,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Selatan belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang disampaikan Rustam Ode Nuru. (Slm)
Editor: Alif
