JAKARTA — Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Hasan Ali Bassam Kasuba, mengikuti Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2026 di Hotel Pullman Jakarta, 19–21 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Bassam didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Selatan, Ny. Rifa’at Al Sa’adah Bassam.
Bimteknas yang mengusung tema “Kepemimpinan yang Melayani, Kebijakan Publik yang Inovatif” itu diikuti jajaran pengurus PKS, anggota DPR RI, anggota DPRD, serta sejumlah kepala daerah.
Forum tersebut menjadi ruang pembelajaran, konsolidasi, dan pertukaran pengalaman terkait tata kelola pemerintahan, inovasi kebijakan publik, serta penguatan kolaborasi dalam menjawab tantangan pembangunan di daerah.
Dalam pidato politik kebangsaannya, Presiden PKS, Dr. Al Muzzammil Yusuf, menyoroti sejumlah isu strategis nasional, mulai dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), distribusi bahan bakar minyak (BBM), hingga penegakan hukum dan keadilan dalam demokrasi.
Terkait program MBG, ia menilai kritik dan masukan masyarakat merupakan bagian dari kepedulian publik terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Karena itu, evaluasi diperlukan agar program tersebut berjalan efektif, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara profesional dan berkeadilan. Pelaksanaan program pemerintah perlu memperhatikan keseimbangan kebutuhan pembiayaan, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar daerah, dan dana desa.
Selain itu, persoalan karhutla dan distribusi energi turut menjadi perhatian dalam forum tersebut. Berbagai isu itu menegaskan pentingnya kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Sementara itu, Bassam Kasuba mengatakan keikutsertaannya dalam Bimteknas PKS 2026 merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan memperluas wawasan dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.
“Melalui bimtek ini, kami memperoleh banyak pengetahuan dan pengalaman yang dapat diterapkan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Bassam, materi dan pengalaman yang diperoleh selama kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus referensi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di Kabupaten Halmahera Selatan.
Ia menegaskan, peningkatan kualitas pelayanan publik tidak hanya bergantung pada kepemimpinan kepala daerah, tetapi juga membutuhkan sinergi dan komitmen seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Koordinasi yang kuat, kata dia, diperlukan agar kebijakan pembangunan dapat dijalankan secara efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Keikutsertaan Bassam dalam Bimteknas tersebut diharapkan menjadi salah satu bekal bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk terus mengevaluasi kebijakan, memperkuat koordinasi antar-OPD, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Dengan demikian, berbagai pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari forum nasional tersebut diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam langkah konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Bumi Saruma.
