JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Izzuddin Al-Qassam Kasuba, menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Indonesian Tourism Board (ITB) sebagai amanat dari revisi Undang-Undang Kepariwisataan.
Menurut Al-Qassam, lembaga ini harus hadir sebagai motor utama promosi pariwisata nasional yang inklusif dan berpihak kepada rakyat, bukan hanya menguntungkan industri besar.
“Pariwisata Indonesia selama ini belum sepenuhnya mencerminkan wajah masyarakatnya. Banyak pelaku UMKM di daerah, termasuk di Maluku Utara, belum mendapatkan ruang dan kesempatan yang adil dalam ekosistem promosi nasional,” ujarnya saat ditemui di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (26/05/2025).
Ia menambahkan bahwa pelaku UMKM lokal adalah penjaga utama warisan budaya dan penggerak utama ekonomi pariwisata di tingkat akar rumput.
“Pariwisata tanpa rakyat adalah wisata yang gagal. Kita tidak bisa terus menjual destinasi tanpa memberdayakan mereka yang hidup di dalamnya. Karena itu, Indonesian Tourism Board harus hadir dengan semangat keberpihakan,” tegasnya.
Al-Qassam menekankan bahwa pembentukan ITB bukanlah gagasan sepihak dari pemerintah, melainkan hasil pembahasan panjang di DPR RI, khususnya dalam Panitia Kerja (Panja) Revisi UU Kepariwisataan. Tujuan utamanya adalah memastikan arah pembangunan pariwisata nasional berpihak kepada pelaku lokal, menciptakan keadilan ekonomi, serta menjaga keberlanjutan budaya.
Lebih lanjut, ia menyoroti rendahnya akses pelaku wisata daerah terhadap promosi yang layak. Produk-produk unggulan seperti kain tenun Bacan, paket wisata sejarah Ternate-Tidore, dan kuliner khas Jailolo dinilainya layak mendapatkan panggung nasional dan internasional jika didukung oleh struktur promosi yang solid.
“Promosi pariwisata selama ini terlalu terpusat di kota besar dan menyasar investor besar. Kita butuh perubahan arah. Kita butuh Indonesian Tourism Board yang juga menjadi etalase bagi UMKM dari Halmahera hingga Morotai,” ujarnya.
Walaupun bersifat independen, ITB akan tetap bersinergi dengan Kementerian Pariwisata, yang saat ini dipimpin oleh Menteri Widiyanti Putri. Al-Qassam memastikan bahwa DPR RI akan mengawal agar lembaga ini tidak sekadar menjadi beban anggaran, tetapi benar-benar menjalankan misi keadilan sosial dalam sektor pariwisata.
Ia menambahkan, ITB juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pelaku wisata lokal melalui pelatihan digital marketing, kurasi produk, hingga integrasi dengan platform promosi nasional.
“Bagi kami di Maluku Utara, ini bukan sekadar soal promosi. Ini soal masa depan. Kalau ITB dijalankan dengan berpihak, maka desa-desa wisata akan tumbuh, budaya kita terjaga, dan rakyat mendapat tempat yang semestinya,” tutupnya.
Dukungan Izzuddin Al-Qassam Kasuba terhadap pembentukan Indonesian Tourism Board mencerminkan komitmennya sebagai wakil rakyat dari wilayah timur Indonesia untuk memastikan pemerataan pembangunan hingga ke daerah terluar, termasuk di Maluku Utara. (red)
(sumber: Website Resmi PKS)
