Mukari,
Dosen Sosiologi Fisipol Undar
sibelanews.id – Perdebatan sengit tentang kredibilitas ijazah PresidenJoko Widodo (Jokowi) telah mewarnai ruang publik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun beberapa klarifikasiresmi telah diberikan, masalah ini terus muncul, terutamamelalui media sosial dan jaringan komunikasi alternatif.Fenomena ini menunjukkan bahwa tuduhan tersebut telahmenjadi bagian dari pertarungan politik nasional yang lebihsimbolik daripada verifikasi faktual. Fenomena tersebut akandibahas dalam artikel ini melalui lensa sosiologi politik, dengan penekanan khusus pada pertarungan legitimasi, modal simbolik, dan dinamika masyarakat jaringan.
Beberapa ide dari sosiologi politik sangat penting untukmemahami fenomena ini dengan lebih baik. Dalam TeoriLegitimasi, Max Weber (1978) membagi legitimasi kekuasaanmenjadi tiga jenis: tradisional, kharismatik, dan rasional-legal. Legitimasi rasional-legal, yang bergantung pada keabsahanprosedural dan kapasitas administratif, sangat dominan dalamkonteks negara modern. Salah satu tanda legitimasi rasional-legal ini adalah ijazah pendidikan. Dalam teori modal simbolik, Pierre Bourdieu (1984) mendefinisikan pengakuansosial terhadap status atau prestise seseorang. Gelar akademik, seperti ijazah, adalah contoh konkret modal simbolik yang membantu memperkuat posisi seseorang dalam struktursosial, termasuk di bidang politik. Dalam teori masyarakatjaringan, Manuel Castells (1996) mengatakan bahwa kekuataninformasi menjadi lebih penting daripada kekuatan institusi di era digital. Castells mengatakan bahwa aktor politik sekarangberjuang dalam “ruang arus informasi“, juga dikenal sebagai“ruang arus informasi“, di mana persepsi masalah danpengaruh emosi lebih penting daripada fakta. David Easton, penulis teori distrust dan delegitimasi politik, menekankanbahwa dukungan dan kepercayaan publik adalah kuncikestabilan politik. Jika kepercayaan dirusak, sistem politikakan mengalami tekanan yang signifikan, yang dapatmenyebabkan delegitimasi.
Keaslian ijazah Jokowi tidak pernah menjadi masalahbesar ketika dia baru memulai karir politiknya sebagai WaliKota Solo. Ini menunjukkan bahwa tuduhan tersebut terkaitdengan peningkatan posisi politik Jokowi sendiri daripadamasalah administratif. Ketika Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta dan Presiden RI selama dua periode berikutnya, tingkat ancaman terhadap kepentingan politik berbagaikelompok meningkat.
Dalam situasi seperti ini, serangan simbolik, sepertimasalah ijazah palsu, dapat digunakan untuk melemahkanlegitimasi politik. Membongkar atau mempertanyakanvaliditas emblem pendidikan Jokowi berarti menghapuslegitimasi hukum dan rasional yang mendukungkepemimpinannya. Ini juga terkait dengan cara Jokowimengkonsolidasikan kekuasaan, yang mencakup hubungankuat dengan elit politik nasional dan proyek pembangunanbesar yang menimbulkan perlawanan politik.
Selain itu, kemajuan dalam teknologi informasimempercepat penyebaran masalah. Media sosialmemungkinkan produksi, reproduksi, dan penyebaraninformasi (baik akurat maupun tidak) yang luas dan cepat.Akibatnya, klarifikasi resmi sulit untuk menghilangkanmasalah ini secara keseluruhan.
Dalam masyarakat jaringan, institusi formal bukan satu-satunya faktor yang menentukan kekuatan politik adalahnarasi yang diciptakan dan dipertahankan di ruang publikdigital juga merupakan faktor penting. Dimulai dengantuduhan palsu terhadap Jokowi, terjadi “perang framing” yang melibatkan berbagai pihak politik, media, dan masyarakatsipil.
Mereka yang mengemukakan tuduhan mencoba merusakkepercayaan publik dengan menyalin cerita bahwakepemimpinan Jokowi didasarkan pada kebohonganadministratif. Sementara itu, mereka yang mendukung Jokowimenanggapi dengan mengatakan bahwa masalah inimerupakan bagian dari hoaks politik yang digunakan untukmenghilangkan kesuksesan pemerintahan.
Dalam situasi seperti ini, framing emosional seringkalilebih berhasil dalam masyarakat jaringan daripada argumenberbasis fakta. Klaim awalnya telah dibantah, tetapipertukaran data dilakukan dalam bentuk fragmen narasi yang mudah dicerna dan diulang, yang memperpanjang umurmasalah di ruang digital.
Fakta bahwa masalah ijazah palsu ini terus berlanjutmenunjukkan bahwa masyarakat secara keseluruhan mulaikehilangan kepercayaan pada elit politik dan sistemdemokrasi di Indonesia. Ada kemungkinan bahwadelegitimasi berbasis simbolik akan merusak logika politikpublik, mendorong orang untuk lebih mempercayai rumor daripada fakta resmi.
Fenomena seperti ini dapat membahayakan kualitasdemokrasi dalam jangka panjang karena menimbulkanketidakpercayaan terhadap proses elektoral dan sistem hukumyang sah. Kemerosotan kepercayaan ini dapat menyebabkaninstabilitas sosial dan politik dan melemahkan dasar negarahukum.
Ini juga menunjukkan bahwa praktik post-truth, di manaopini dan perasaan lebih memengaruhi perilaku politikdaripada bukti empiris, semakin memengaruhi politik modern Indonesia. Oleh karena itu, kesadaran publik tentangpentingnya verifikasi informasi dan manipulasi simboliksangat penting untuk mempertahankan demokrasi.
Skandal ijazah palsu yang ditujukan kepada Presiden Jokowimerupakan konflik simbolik dalam politik kontemporer, bukan sekadar kontroversi administratif. Tugas inimenunjukkan bagaimana simbol-simbol personal seperti gelarpendidikan dapat digunakan sebagai arena perebutanlegitimasi kekuasaan dalam dunia politik modern.
Dari perspektif sosiologi politik, dapat dipahami bahwaserangan terhadap simbol pribadi Jokowi muncul seiringdengan kedudukannya yang semakin kuat dan dominasinya di tingkat nasional. Aktor politik yang melihat stabilitaskekuasaan Jokowi sebagai ancaman terhadap kepentinganmereka berusaha untuk menghilangkan legitimasi elemensimbolik seperti keabsahan ijazah.
Masyarakat jaringan memungkinkan produksi, penyebaran, dan penerimaan informasi yang akurat dan salahdalam waktu singkat, yang memperkuat fenomena ini.Kepercayaan publik menjadi komoditas yang rentan dalamsituasi seperti ini, dan politik cenderung bergerak menujuranah post-truth, di mana narasi emosional mengalahkanverifikasi rasional.
Ke depan, demokrasi Indonesia menghadapi tantangan besar: menumbuhkan masyarakat yang lebih kritis terhadapinformasi, meningkatkan rasionalitas publik, danmempertahankan legitimasi politik yang berbasis negarahukum dan demokratis. (**)
