HALSEL, MALUKU UTARA — Bentang wilayah kepulauan tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang cepat dan mudah. Pesan itu disampaikan Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muchsin, saat menghadiri Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Kegiatan berskala nasional tersebut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026. Forum ini mempertemukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dalam menghadapi perkembangan ekonomi dan pelayanan publik yang semakin berbasis teknologi.
Bagi Halmahera Selatan, forum tersebut dinilai relevan dengan karakter wilayah yang terdiri atas banyak pulau dan kecamatan. Transformasi digital dipandang dapat menjadi salah satu solusi untuk memperpendek rentang pelayanan, mempercepat transaksi, serta memperluas akses ekonomi masyarakat.
Helmi menegaskan, digitalisasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai perpindahan transaksi dari sistem tunai ke elektronik. Lebih dari itu, teknologi harus mampu memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Digitalisasi bagi Halmahera Selatan bukan sekadar memindahkan transaksi dari tunai ke elektronik. Hal yang paling penting ialah bagaimana teknologi dapat memperpendek jarak pelayanan, mempercepat urusan masyarakat, dan membuat tata kelola semakin transparan,” kata Helmi.
Melalui Rakornas P2DD, pemerintah daerah didorong memperluas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), mengoptimalkan kanal pembayaran nontunai, serta mengintegrasikan sistem transaksi dengan pelayanan publik.
Menurut Helmi, penerapan sistem digital di Halsel harus mempertimbangkan kondisi geografis dan kemampuan akses masyarakat di masing-masing wilayah. Sistem yang dibangun tidak hanya dituntut modern, tetapi juga aman, sederhana, dan mudah digunakan.
“Sebagai daerah kepulauan, kami membutuhkan sistem yang mampu menjangkau warga lintas pulau dan kecamatan. Perluasan kanal pembayaran, integrasi data, dan pelayanan digital harus dibangun agar mudah digunakan serta aman bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.
Selain sektor pemerintahan, Helmi menilai transformasi digital juga harus membuka ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha dan UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem ekonomi formal.
Ia menyebut perkembangan ekonomi dan keuangan digital yang dipamerkan dalam FEKDI x IFSE 2026 dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan layanan serta memperkuat konektivitas ekonomi masyarakat.
“Transformasi ini harus memberi ruang yang lebih besar kepada pelaku usaha dan UMKM untuk terhubung dengan sistem ekonomi formal. Manfaatnya mesti hadir sampai kepada masyarakat, bukan hanya terlihat pada perubahan sistem di kantor pemerintahan,” katanya.
Di sisi lain, Rakornas tersebut juga membahas pengendalian inflasi yang menjadi bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Helmi menilai pengendalian harga kebutuhan pokok membutuhkan koordinasi lintas sektor, terutama di daerah kepulauan yang memiliki tantangan distribusi.
Menurutnya, akurasi data, kelancaran distribusi, serta kecepatan pemerintah dalam merespons perubahan harga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Pengendalian inflasi membutuhkan data yang akurat, distribusi yang terjaga, dan kolaborasi yang kuat. Pemerintah daerah harus mampu menyesuaikan kebijakan dengan karakter wilayah agar harga kebutuhan pokok tetap terkendali dan masyarakat terlindungi,” tegasnya.
Keikutsertaan Halmahera Selatan dalam forum nasional tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Halsel memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, sekaligus menyerap berbagai praktik dan inovasi yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan daerah.
Helmi menegaskan, setiap inovasi yang diperoleh dari forum nasional harus diterjemahkan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat Halsel.
“Praktik baik dari forum ini akan kami sesuaikan dengan kebutuhan Halmahera Selatan. Orientasinya harus jelas: pelayanan semakin dekat, peluang ekonomi lokal makin terbuka, dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Pemkab Halsel selanjutnya akan menjadikan hasil pembahasan dalam FEKDI x IFSE dan Rakornas P2DD 2026 sebagai bahan pengembangan layanan digital, perluasan akses ekonomi masyarakat, serta penguatan langkah pengendalian inflasi di wilayah kepulauan. (Slm)
Editor : Alif
