HALSEL, MALUKU UTARA — Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muchsin, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak, mengembangkan ekonomi berbasis maritim, serta memperketat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan.
Penegasan itu disampaikan Helmi saat mewakili Bupati Halsel dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dengan agenda Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, yang berlangsung di Ruang Paripurna Saruma DPRD, Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kamis (10/9/2026) sore.
Helmi menyebut berbagai masukan dan pandangan Anggota DPRD menjadi bagian penting dalam mengevaluasi sekaligus menyempurnakan kebijakan pembangunan daerah.
Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD diperlukan untuk memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam isu perlindungan perempuan dan anak, Helmi mengakui masih terdapat sejumlah kelemahan, terutama dalam koordinasi dan optimalisasi satuan tugas.
Karena itu, pemerintah daerah akan melakukan pembenahan agar upaya pencegahan maupun penanganan kasus dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembentukan posko pengaduan di sejumlah desa. Posko tersebut nantinya melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, organisasi perempuan, pemuda, serta unsur masyarakat lainnya.
Keberadaan posko di tingkat desa diharapkan dapat mendekatkan akses masyarakat terhadap layanan pengaduan sekaligus mempercepat respons terhadap persoalan yang terjadi di lapangan.
Helmi menegaskan, perlindungan perempuan dan anak tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Keterlibatan seluruh elemen masyarakat dinilai penting, dengan tetap memperhatikan kearifan lokal yang berkembang di tengah masyarakat Halsel.
Di sektor ekonomi, Pemkab Halsel terus mendorong penguatan agrobisnis dan perikanan sebagai bagian dari pembangunan berbasis potensi daerah.
Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas masyarakat, dukungan tenaga ahli, serta pemanfaatan teknologi budidaya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.
Helmi juga mendorong masyarakat nelayan agar secara bertahap mengembangkan usaha budidaya tanpa harus meninggalkan mata pencaharian utama yang selama ini dijalankan.
Menurutnya, diversifikasi usaha tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir.
Namun, pengembangan ekonomi maritim masih membutuhkan dukungan berbagai aspek, mulai dari regulasi, ketersediaan lahan, pakan hingga akses permodalan.
Helmi berharap pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara turut memperkuat dukungan agar potensi kelautan dan perikanan Halsel dapat dikembangkan secara optimal.
Sementara itu, sektor pertambangan juga menjadi perhatian Pemkab Halsel.
Helmi mengatakan pemerintah daerah terus memantau aspek perizinan, dampak lingkungan, kualitas air hingga pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.
Pengawasan tersebut dinilai penting agar aktivitas pertambangan tidak hanya berorientasi pada kegiatan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan.
Pemerintah daerah, lanjut Helmi, akan terus mendorong agar aktivitas usaha di wilayah Halsel berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menutup penyampaiannya, Helmi mengajak DPRD bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam mengawal pembangunan daerah.
Menurutnya, kolaborasi yang kuat diperlukan agar kebijakan penganggaran, pelayanan dasar, perlindungan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan ekonomi daerah dapat berjalan efektif.
“Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” demikian garis besar penegasan Helmi dalam rapat paripurna tersebut. (Slm)
Editor : Alif
