HALSEL, MALUKU UTARA — Hasil Cek Kesehatan Gratis (CKG) 2026 di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) mengungkap persoalan serius. Dari 102.234 warga yang telah menjalani pemeriksaan, sebanyak 81.089 orang atau 79,3 persen dinyatakan membutuhkan tatalaksana kesehatan.
Ironisnya, dari puluhan ribu warga yang membutuhkan penanganan tersebut, baru 2.352 orang atau 2,9 persen yang telah mendapatkan tatalaksana.
Data ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Kesehatan. Persoalan tersebut dibahas dalam Pertemuan Koordinasi, Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang digelar di Aula Pertemuan Kie Besi, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Rabu (9/9/2026).
Pertemuan diikuti jajaran Dinas Kesehatan, kepala bidang, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh kepala puskesmas se-Halsel. Pengelola program kesehatan lingkungan, kusta, penyakit tidak menular (PTM), dan program kesehatan lainnya turut dilibatkan.
Forum tersebut juga menghadirkan pemateri dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara untuk memperkuat koordinasi pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit.
Kepala Dinas Kesehatan Halsel, Asia Hasyim, S.KM., menegaskan bahwa pelaksanaan CKG tidak boleh berhenti sebatas pemeriksaan dan pengumpulan data.
Menurutnya, warga yang berdasarkan hasil skrining membutuhkan penanganan harus segera ditindaklanjuti sesuai kondisi kesehatan masing-masing.
“Cegah lebih awal, temukan lebih dini, kendalikan sebelum terjadi komplikasi,” tegas Asia.
Ia menyebut hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, kanker serta penyakit kronis lainnya masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius.
Karena itu, kata Asia, CKG harus benar-benar menjadi pintu masuk untuk menemukan faktor risiko maupun penyakit sejak dini. Hasil pemeriksaan harus diikuti dengan penanganan agar kondisi kesehatan masyarakat tidak berkembang menjadi lebih berat.
“Jangan berhenti pada pemeriksaan. Kalau ditemukan ada yang perlu ditatalaksana, harus ditindaklanjuti,” ujarnya.
Asia juga meminta seluruh pengelola program di puskesmas maupun Dinas Kesehatan memanfaatkan data CKG sebagai dasar menentukan intervensi kesehatan.
Menurutnya, data hasil pemeriksaan tidak boleh hanya menjadi angka dalam laporan, tetapi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang dibutuhkan.
Ia berharap koordinasi lintas program dan lintas sektor dapat mempercepat tindak lanjut terhadap warga yang teridentifikasi memiliki masalah kesehatan.
Dengan demikian, CKG tidak hanya menghasilkan data tentang kondisi kesehatan masyarakat, tetapi benar-benar memberikan manfaat melalui deteksi dini, pengendalian penyakit, dan penanganan yang berkelanjutan.
Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat pelayanan kesehatan sekaligus mendorong terwujudnya masyarakat Halmahera Selatan yang lebih sehat, produktif dan berkualitas. (Slm)
Editor : Alif
