HALSEL, MALUKU UTARA — Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Pemkab Halsel) bersama Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) guna menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 2026 sekaligus mendorong percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan, Labuha, Rabu (11/3/2026), dihadiri Wakil Bupati Halsel Helmi Umar Muchsin, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara, Kepala Kantor Bulog Provinsi Maluku Utara, unsur Forkopimda, pimpinan perbankan, instansi vertikal, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Halsel.
Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, dalam sambutannya menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan forum strategis untuk memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya menjelang momentum Idul Fitri.
“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah hadir. Pertemuan ini penting untuk memperkuat sinergi antar stakeholder dalam menghadapi tantangan ekonomi menjelang Idul Fitri serta mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis daerah,” ujar Bassam.
Bassam menjelaskan bahwa Kabupaten Halmahera Selatan menunjukkan perkembangan positif dalam berbagai indikator pembangunan, termasuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta capaian pembangunan generasi muda sepanjang tahun 2025.
Ia juga mengungkapkan bahwa meskipun sempat terjadi kenaikan harga bahan pokok pada akhir Desember 2025 hingga pertengahan Maret 2026, kondisi harga saat ini mulai menunjukkan tren yang relatif stabil.
“Berdasarkan pemantauan melalui dashboard Indeks Perkembangan Harga (IPH), harga bahan pokok saat ini cenderung menurun karena ketersediaan stok yang cukup memadai,” jelasnya.
Sebagian besar kebutuhan bahan pokok di Halmahera Selatan masih dipasok dari luar daerah seperti Manado, sejumlah kabupaten/kota tetangga, serta Surabaya. Meski demikian, distribusi logistik hingga saat ini masih berjalan lancar dan stabil.
Untuk memperkuat pengendalian inflasi pada tahun 2026, TPID Halmahera Selatan menyiapkan lima program utama, di antaranya pelaksanaan Gerakan Pasar Murah sebanyak lima kali, program Sekolah Lapang di bidang pertanian dan perikanan, pengembangan lahan produksi bawang merah bekerja sama dengan Bank Indonesia, serta penguatan peran kelompok tani dalam menjaga ketersediaan komoditas hortikultura.
Selain itu, pemerintah daerah juga terus mendorong percepatan digitalisasi transaksi melalui TP2DD. Upaya tersebut terbukti membawa peningkatan signifikan dalam indeks digitalisasi daerah, dari peringkat ke-56 pada tahun 2024 menjadi peringkat ke-4 pada tahun 2025 di kawasan Indonesia Timur.
Kegiatan High Level Meeting tersebut kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama para peserta yang membahas berbagai strategi pengendalian inflasi, penguatan distribusi bahan pokok, serta pemanfaatan teknologi digital dalam sistem transaksi pemerintah daerah guna menjaga stabilitas ekonomi di Kabupaten Halmahera Selatan. (Slm)
Editor : alif
