MOROTAI, MALUKU UTARA — Pernyataan Wakil Ketua II DPRD Pulau Morotai, Erwin Sutanto, yang meminta Pemerintah Daerah memangkas anggaran DPRD tahun 2026 menuai respons keras dari pimpinan dan anggota DPRD setempat. Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu dinilai hanya mencari popularitas dan panggung politik di tengah masyarakat.
Ketua Fraksi Kebangkitan Nurani Nasional (KNN) DPRD Pulau Morotai, Muhammad Akbar Mangoda, menegaskan bahwa sikap Erwin Sutanto tidak konsisten dengan keterlibatannya dalam proses pembahasan anggaran.
“Pernyataan Wakil Ketua II itu hanya mencari panggung politik. Dalam pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), penganggaran DPRD tidak dilakukan secara glondongan. Semua item jelas dan dibahas secara rinci. Sepanjang sistem penganggaran rasional, tentu perlu didukung untuk kelancaran pemerintahan,” ujar Akbar kepada media ini, Minggu (13/12/2025).
Akbar menambahkan, apabila anggaran yang telah disepakati tidak terpakai, maka mekanisme pengembaliannya ke kas daerah sudah diatur dalam ketentuan yang berlaku.
Ia juga menegaskan bahwa Wakil Ketua II turut hadir dalam pembahasan hingga rapat paripurna pengesahan. “Itu hasil kesepakatan dua lembaga, legislatif dan eksekutif, dan disaksikan langsung oleh Wakil Ketua II. Jadi pernyataan yang muncul belakangan terkesan hanya mencari perhatian publik,” tegasnya.
Menurut Akbar, penolakan APBD oleh PSI merupakan hak politik yang patut dihargai. Namun, ia menekankan bahwa sikap tersebut harus disampaikan secara rasional dan konsisten sejak awal pembahasan.
“Kalau memang menolak, seharusnya disampaikan saat pembahasan Banggar dan TAPD. Jangan baru di paripurna lalu muncul pernyataan seolah-olah menjadi pahlawan,” katanya.
Ia menambahkan, selama proses pembahasan tidak ada pokok pikiran atau usulan dari Wakil Ketua II terkait pemangkasan anggaran DPRD maupun Sekretariat Bupati.
“Baru setelah itu muncul pernyataan di media untuk mengkritisi anggaran DPRD dan sekretariat bupati, seakan-akan menjadi pahlawan,” paparnya.
Senada dengan Akbar, Ketua DPRD Pulau Morotai, Muhammad Riski Djalal, juga menilai bahwa pernyataan Wakil Ketua II lebih bernuansa pencarian panggung politik.
“Dia cari panggung. Selama pembahasan antara Banggar dan TAPD, beliau tidak pernah hadir. Bahkan pembahasan RKA sampai selesai dia tidak ikut. Terus dia di mana?” ujar Riski dengan nada tegas.
Riski menegaskan bahwa jika benar berpihak kepada rakyat, maka seharusnya sikap tersebut diperjuangkan sejak awal pembahasan KUA-PPAS. “Kalau pro rakyat, harusnya hadir dan memperjuangkan di pembahasan. Bukan tidak hadir, lalu di nota kesepakatan baru menolak dan berkoar-koar,” pungkasnya.
Polemik ini mencuat setelah Erwin Sutanto melalui salah satu media online edisi 11 Desember 2025 mendesak Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai memangkas anggaran DPRD dan mengalihkan dana tersebut untuk kebutuhan publik.
Erwin menilai efisiensi anggaran 2026 harus dimulai dari legislatif. “Anggaran DPR terlalu tinggi, Rp19 miliar. Kalau bicara efisiensi, DPR harus merasakan dulu sebelum mengkritisi pemda,” kata Erwin.
Ia juga menyoroti kondisi keuangan daerah, mulai dari defisit Rp207 miliar, utang pihak ketiga Rp59 miliar, hingga total minus Rp266 miliar. Selain itu, asumsi PAD 2026 sebesar Rp53 miliar dinilainya tidak realistis karena realisasi PAD 2025 hingga November baru mencapai sekitar Rp15 miliar. “Kalau PAD tiap tahun maksimal Rp20–25 miliar, kenapa dipaksakan Rp53 miliar? Ini menambah beban defisit,” ujarnya.
PSI juga mengkritik sejumlah pos anggaran nonprioritas senilai Rp11,2 miliar, sementara sektor pertanian dan perikanan justru mendapat alokasi minim. “Anggaran medical check-up bupati Rp550 juta, lebih besar dari anggaran perikanan untuk masyarakat. Ini tidak masuk akal,” ucap Erwin.
Meski demikian, pimpinan DPRD kembali menegaskan agar kritik disampaikan secara proporsional dan tidak dijadikan sarana pencitraan politik pribadi.“Jangan mencari popularitas atau tampil seolah-olah menjadi pahlawan demi kepentingan pribadi,” tandas Riski dan Akbar. (red/tim)
