HALSEL, MALUKU UTARA – Dugaan masuknya pasokan tomat dan cabai (rica) dari luar daerah kembali menjadi sorotan di Kabupaten Halmahera Selatan. Sejumlah petani menilai arus distribusi komoditas hortikultura tersebut telah berdampak terhadap anjloknya harga hasil panen serta melemahnya daya saing produk pertanian lokal.
Para petani menduga pasokan tomat dan cabai dari Manado didistribusikan melalui jaringan tertentu yang memasok sejumlah lapak pedagang dengan harga lebih rendah dibandingkan hasil panen petani lokal. Mereka juga menyebut nama seorang aparatur sipil negara (ASN), Maulana Fajar, yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut. Namun demikian, dugaan tersebut belum mendapat tanggapan atau klarifikasi dari pihak yang bersangkutan.
Menurut keterangan sejumlah petani, pedagang cenderung memilih pasokan dari luar daerah karena dinilai lebih murah dan tersedia dalam jumlah besar. Kondisi ini, kata mereka, menyebabkan hasil panen petani Halmahera Selatan sulit terserap pasar sehingga harga jual terus mengalami penurunan.
Akibatnya, tidak sedikit hasil panen tomat dan cabai yang menumpuk di kebun maupun di rumah karena tidak memperoleh pembeli. Sebagian hasil panen bahkan dilaporkan membusuk sehingga tidak lagi memiliki nilai ekonomi.
Para petani mengaku kerugian yang mereka alami tidak hanya berasal dari turunnya harga jual, tetapi juga dari besarnya biaya produksi yang telah dikeluarkan sejak awal masa tanam. Mulai dari pembelian benih, pupuk, pestisida, pengolahan lahan, hingga biaya perawatan selama beberapa bulan, seluruhnya membutuhkan modal yang tidak sedikit.
“Kalau hasil panen tidak laku, modal yang sudah kami keluarkan ikut hilang. Padahal biaya bertani cukup besar,” ujar salah seorang petani yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Mereka juga menilai kondisi tersebut berpotensi menghambat perputaran ekonomi daerah. Menurut mereka, apabila pasar lebih banyak dipenuhi produk dari luar daerah, maka manfaat ekonomi akan mengalir ke daerah asal komoditas tersebut, sementara petani lokal kehilangan sumber pendapatan.
Selain itu, para petani menduga pola distribusi tersebut berlangsung secara berulang dan memengaruhi stabilitas harga komoditas hortikultura di tingkat petani. Jika tidak segera ditangani, mereka khawatir minat masyarakat untuk bertani akan terus menurun.
Atas kondisi tersebut, para petani mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melakukan evaluasi terhadap tata niaga komoditas pertanian sekaligus mengambil langkah untuk melindungi hasil produksi petani lokal agar memiliki kesempatan yang adil di pasar.
Mereka juga meminta pemerintah menelusuri dugaan keterlibatan oknum ASN apabila terdapat indikasi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Menurut mereka, aparatur negara seharusnya menjalankan tugas secara profesional serta menghindari aktivitas yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Maulana Fajar terkait dugaan yang disampaikan para petani. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan juga belum memberikan pernyataan resmi mengenai persoalan tersebut.
