HALSEL – Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan, M. Zaky Abdul Wahab, menegaskan bahwa wartawan sepatutnya menjadi mitra dalam pembangunan desa. Pernyataan ini disampaikannya saat memberikan materi dalam kegiatan bimbingan teknis yang digelar di aula kantor Bupati, Jumat (16/5/2025).
Menurut Zaky, wartawan bukanlah musuh pemerintah, melainkan mitra strategis yang berperan dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada publik.
“Wartawan itu bukan musuh pemerintah. Jangan sampai pemerintah desa memusuhi wartawan. Justru mereka bisa memberikan masukan dan informasi penting melalui tulisan-tulisan mereka,” tegasnya.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi adalah kunci dalam mewujudkan kemajuan di tingkat desa. Suatu daerah tidak akan berkembang jika aktivitasnya tertutup dan tidak diketahui oleh publik, karena publikasi menjadi tolok ukur perkembangan pembangunan.
“Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Bagaimana mungkin suatu daerah bisa maju kalau masyarakat tidak tahu apa yang terjadi? Keterbukaan justru mendorong partisipasi dan pengawasan publik,” jelasnya.
Zaky juga mengingatkan pentingnya profesionalisme wartawan dalam menjalankan tugas. Wartawan, katanya, harus mematuhi Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik agar pemberitaan yang dihasilkan teruji kebenarannya dan tetap menghormati hak-hak narasumber.
Ia berharap pemerintah desa bersama jajarannya dapat bersinergi dengan media untuk mempublikasikan seluruh kegiatan pembangunan, baik yang sedang direncanakan maupun yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, masyarakat dari berbagai tingkatan—mulai dari desa, kecamatan, hingga pusat—dapat mengetahui perkembangan di wilayah tersebut.
“Kita harus mendukung berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, termasuk bidang sosial dan program lainnya sesuai rencana yang telah ditetapkan. Kepala desa juga harus transparan, terutama dalam penggunaan anggaran, dan wartawan berperan penting sebagai bagian dari kontrol sosial,” tutup Zaky.
Pernyataan ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan media sebagai pilar demokrasi dan transparansi, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang terbuka dan akuntabel. (**)
