HALSEL, MALUKU UTARA — Kesabaran warga Desa Gaimu, Kecamatan Gane Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, kian menipis. Pada Selasa (30/12/2025), puluhan warga kembali memboikot Kantor Desa Gaimu sebagai bentuk protes atas dugaan penyimpangan Dana Desa serta belum dibayarkannya gaji perangkat desa dan insentif imam, pendeta, dan penerima lainnya.
Aksi yang berlangsung secara damai tersebut dilakukan warga untuk menuntut kejelasan penanganan laporan dugaan penyimpangan keuangan desa yang selama ini dinilai tidak ditindaklanjuti secara transparan. Warga menilai, berbagai laporan yang telah disampaikan justru seolah tidak pernah mendapatkan hasil konkret.
Kekecewaan warga semakin memuncak setelah tim audit dari Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan yang turun beberapa bulan lalu menyatakan tidak menemukan adanya pelanggaran di Desa Gaimu. Hal tersebut memunculkan dugaan keberpihakan oknum Inspektorat terhadap Kepala Desa Gaimu, Jemi Masambe.
“Kalau laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti secara serius, sementara pihak yang dilaporkan seolah dilindungi, maka fungsi pengawasan patut dipertanyakan,” ujar Yanfius, salah satu warga, saat menyampaikan aspirasi di depan Kantor Desa.
Warga menilai Inspektorat seharusnya menjalankan fungsi pengawasan secara profesional dan independen. Mereka mendesak agar dilakukan audit ulang Dana Desa Gaimu secara terbuka, dengan melibatkan unsur masyarakat agar hasilnya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami tidak main-main. Ini uang rakyat. Jika pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya, kami akan membuka persoalan ini ke publik bahkan ke tingkat yang lebih tinggi,” tegas Yanfius.
Menurut warga, kekecewaan ini bukan tanpa alasan. Sejumlah dugaan penyimpangan, mulai dari pembebasan lahan, pengadaan kendaraan desa, hingga pengelolaan Dana Desa, telah dilaporkan sejak lama, namun hingga kini belum ada kejelasan penanganannya.
“Warga sudah terlalu lama menunggu keadilan. Jika pengawasan internal dan aparat di daerah tidak mampu bersikap adil, kami siap menempuh jalur hukum dan melaporkan ke aparat penegak hukum,” lanjut Yanfius.
Aksi berlangsung tertib namun sarat tekanan moral. Warga juga mendesak Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, untuk turun tangan langsung menyikapi persoalan tersebut agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.
“Kami bukan mengada-ada. Kami hanya menuntut hak dan keadilan agar pengelolaan uang rakyat benar-benar diawasi secara jujur dan terbuka,” pungkas Yanfius.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan maupun Kepala Desa Gaimu belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan warga tersebut. (Red/Tim)
