HALSEL, MALUKU UTARA – Kualitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat pemerintahan desa kembali menjadi sorotan. Kali ini, warga Desa Doko, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, mempertanyakan kinerja Kepala Desa Doko yang diduga tidak aktif menjalankan tugasnya selama beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan keluhan warga kepada SibelaNews.id, Kepala Desa Doko, Musa Abubakar, disebut jarang berada di kantor desa dan lebih sering mengurus aktivitas pribadi di kebun dibanding menjalankan fungsi pemerintahan, baik pelayanan masyarakat maupun pengurusan administrasi pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) di tingkat kabupaten.
“Selama ini yang terlihat aktif hanya Bendahara Desa. Kepala desa seperti tidak ada. Ini patut dipertanyakan,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, Senin (12/1/2026).
Akibat kondisi tersebut, Bendahara Desa disebut mengambil alih sebagian besar tugas kepala desa, termasuk mengawal program-program pemerintah dan pengelolaan keuangan desa. Sementara peran kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Warga menilai lemahnya kepemimpinan kepala desa berdampak langsung terhadap terhambatnya pembangunan dan pelayanan publik di desa. Sikap kurang disiplin, minim tanggung jawab, serta rendahnya komitmen pimpinan desa disebut memperparah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Tidak ada inisiatif dan solusi. Kepala desa lebih sibuk dengan urusan pribadi daripada memikirkan kepentingan warga,” ungkap warga lainnya.
Sorotan warga juga tertuju pada penyaluran dan pengelolaan ADD yang dinilai tidak transparan. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat, disebut tidak jelas realisasinya dan minim pelaporan kepada warga.
Beberapa program pemberdayaan masyarakat bahkan dilaporkan tidak berjalan atau tidak direalisasikan sama sekali. Warga menduga lemahnya koordinasi serta tidak optimalnya peran pimpinan desa menjadi penyebab utama kondisi tersebut.
Atas berbagai persoalan itu, warga Desa Doko mendesak Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Desa dan Bendahara Desa Doko, serta mengambil langkah tegas, termasuk pencopotan jabatan, demi memastikan roda pemerintahan desa kembali berjalan normal dan transparan (Red/Tim)
