HALSEL — Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat berdampak pada pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Pemkab Halsel).
Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, mengakui bahwa kebijakan tersebut turut memengaruhi pelaksanaan program agromaritim, yang menjadi bagian dari visi-misi kepemimpinan Bassam–Helmi.
“Prinsipnya, yang namanya pengurangan pasti berdampak. TKD Halmahera Selatan dari tahun ini ke tahun depan terpangkas sekitar 29 persen atau lebih dari Rp500 miliar, dari sebelumnya Rp1,7 triliun menjadi Rp1,2 triliun,” ungkap Bassam, Senin (27/10/2025).
Bassam menjelaskan, kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk memutar strategi agar program pelayanan publik dan agenda pembangunan, khususnya program agromaritim, tetap berjalan sesuai rencana.
“Kami harus memutar otak agar program dan kegiatan pelayanan publik serta suksesi program agromaritim tetap berjalan,” ujarnya.
Meski menghadapi tantangan fiskal, Bassam tetap optimistis Pemkab Halsel mampu mempertahankan kinerja pelayanan publik dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia.
“Insya Allah, dengan anggaran yang ada, Pemda Halsel akan berupaya keras agar pelayanan publik tetap berjalan baik. Dengan kerja keras birokrasi, kami yakin postur anggaran yang ada dapat dioptimalkan untuk memaksimalkan pelayanan di tahun 2026,” tuturnya.
Bassam menegaskan bahwa program agromaritim tetap menjadi prioritas utama pada tahun 2026 karena telah ditetapkan dalam RPJMD lima tahun.
“Agromaritim tetap menjadi program utama dengan pendekatan berbasis zonasi sebagaimana yang sudah ditetapkan sebelumnya,” tegasnya.
Ketua DPD PKS Halsel ini menambahkan, pembangunan zonasi tahun 2026 akan tetap difokuskan di wilayah Makian–Kayoa, dengan prioritas pada program perikanan dan perkebunan.
“Nanti kita lihat komoditas utamanya apa yang paling potensial untuk dikembangkan,” jelas Bassam.
Menutup keterangannya, Bupati Bassam menyebut bahwa Pemkab Halsel akan melakukan efisiensi anggaran, terutama dengan memangkas belanja tambahan yang dinilai kurang mendesak.
“Terkait pengurangan ini, kami akan menyesuaikan. Program belanja-belanja tambahan akan kita hilangkan demi efisiensi,” tandasnya. (red)
